Potret Anggaran Belanja dan Pendapatan di Gorontalo

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo - Perkataan pribahasa besar pasak daripada tiang menujukan kondisi keuangan pemda lingkup Gorontalo. Bagaimana tidak, uang yang digelontorkan dari Pemerintah Pusat kepada lingkup Pemda Gorontalo sebesar Rp10,4 Triliun namun pendapatan yang akan disumbangkan hanya sebesar Rp1,1 triliun. Itupun kalau target pendapatannya tercapai. Selisih yang cukup besar mencapai Rp9,3 triliun yang disokong oleh Pemerintah Pusat untuk Pemda Gorontalo. Demikian potret postur fiskal APBN pada Negeri Serambi Madinah Tahun 2017 yang diperoleh dari hasil Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Triwulan II Tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan tahun 2016, alokasi belanja tersebut mangalami penurunan sebesar 3,48 persen atau Rp362 miliar. Penurunan tersebut diiringi dengan estimasi penerimaannya yaitu 72,12 persen atau Rp815 miliar. Ini menunjukan ketimpangan dimana belanja diturunkan tetapi penerimaan tidak dinaikan.  Untuk menghasilkan surplus anggaran, seharusnya ketika belanja diturunkan, penerimaan harus digenjot untuk dinaikan.

Ketimpangan juga terlihat dari alokasi belanja negara, dimana porsi belanja Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) lebih besar dari pada Belanja Pemerintah Pusat. Alokasi TKDD sebesar Rp6,13 triliun sedangkan Rp4,28 triliun untuk belanja pemerintah pusat. Ini artinya kebutuhan belanja pada pemda sangat ditopang oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dari sisi realisasi belanja yang telah dicapai pada triwulan II 2017 sebesar 42,8 persen atau sebesar Rp4,45 triliun. Realisasi tersebut terbagi untuk TKDD sebesar 67,89 persen atau Rp3 triliun dan belanja pemerintah pusat sebesar 32,11 persen atau Rp1,4 triliun. Ini artinya realisasi belanja TKDD lebih dominan daripada belanja pemerintah pusat.

Demikian ketimpangan yang sama terjadi pada pelaksanaan APBD. Dari sisi pendapatan sebesar Rp7,2 triliun sedangkan belanjanya sebesar Rp7,3 triliun. Jumlah estimasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,85 persen atau Rp856 miliar,  Pendapatan   Transfer sebesar 84,15 persen atau Rp6 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 3,99 persen atau Rp288 miliar. Ini artinya pendapatan yang diperoleh Pemda Gorontalo sangat ditopang oleh transfer pemerintah pusat.

Adapun alokasi belanja tersebut di atas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi mendominasi sebesar  75,58 persen atau Rp5,5 triliun sedangkan belanja modal sebesar 24,42 persen atau Rp1,78 triliun. Ini menunjukan pembentukan belanja modal untuk pemda Gorontalo sangat rendah. Sedangkan alokasi belanja operasi menunjukan belanja pegawai yang cukup dominan sebesar 53,11 persen atau Rp2,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai di Gorontalo. Sedangkan sisanya diperuntukan untuk belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan. Dengan demikian belanja pegawai tersebut cukup tinggi sementara target PAD rendah. Hal ini tentu tidak seimbang.

Alokasi belanja pegawai tersebut sangat besar dari alokasi belanja yang ada. Hasil perhitungan yang diperoleh rasio belanja gaji APBD yang menunjukan sebanyak 0,40. Ini artinya alokasi belanja pegawai APBD mendominasi 40% dari total alokasi belanja yang  bersumber dari APBD. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah untuk jenis belanja pegawai masih tinggi karena peran pemerintah daerah masih dominan terhadap belanja pegawai. Namun bila dibandikan dengan tahun 2016, alokasi belanja pegawai sebesar Rp3,08 triliun mengalami penurunan Rp 146 Milyar. Penurunan tersebut menunjukan awal yang baik bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada belanja gaji saja. Namun demikian dapat dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif.  

Adapun realisasi dari PAD yang diperoleh sebesar Rp295 Milyar dari target yang ditetapkan tersebut di atas. Realisasi tersebut baru mencapai 34,46 persen. Masih terdapat 65,54 persen lagi untuk mencapai target tersebut dalam waktu enam bulan yang masih tersisa. Hal ini perlu kerja keras bagi pemerintah daerah untuk mencapai target atau ingin melebihi target tersebut. Sedangkan realisasi dari belanja pegawai telah mencapai Rp1,2 Milyar dari alokasi yang ditetapkan tersebut di atas. Realisasi tersebut baru mencapai 41 persen. Masih terdapat 59 persen lagi untuk mencapai penyerapan anggaran 100 persen dalam waktu enam bulan yang masih tersisa. Hal ini perlu kerja keras bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyerapan anggaran tersebut. Karena dengan penyerapan yang tinggi akan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, karena budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Hal ini untuk memenuhi tujuan bernegara. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.
Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) adalah suatu anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Kombinasi dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam suatu anggaran pemerintah.  

Untuk menghadapi kondisi perekonomian tertentu, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam pos–pos yang tercantum dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat dalam anggaran pemerintah, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif.

 Melihat kondisi tersebut sebagai upaya perbaikan adalah meningkatkan pendapatan daerah. Ini  dari sisi pendapatan, dimana Pemda harus terus mendorong optimalisasi pengelolaan PAD. Banyak potensi yang bisa dimaksimalkan yang bisa menjadi pundi PAD. Jumlah PAD yang berhasil digali dan disumbangkan ke kas daerah harus lebih meningkat. Sehingga diharapkan terus digali dan memiliki dasar yang jelas agar menjadi penerimaan bagi daerah dan pengelolaan kedepannya berjalan sesuai ketentuan. Misal dengan mengoptimalkan sektor pariwisata alam terutama pembenahan infrastruktur pendukung objek wisata taman laut Olele, Pulau Saronde dan Pantai Biluhu.

Adapun dari sisi belanja, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan struktur alokasi anggaran dengan memberikan penguatan pada kegiatan produktif. Salah satunya adalah pos belanja pegawai sebaiknya dapat ditekan. Misalnya dilakukan dengan program redistribusi pegawai atau rasionalisasi pegawai. Sehingga anggaran yang ada dapat digunakan untuk pembangunan, dan program yang memberikan efek langsung kepada masyarakat.  Selain itu, Pemda perlu melakukan spending review atau evaluasi alokasi belanja di awal tahun anggaran agar tidak terjadi inefesiensi dan duplikasi anggaran serta enmalek atau kejadian berulang. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mengurangi pengeluaran atas program-program yang tidak produktif dan tidak efisien. Pemotongan program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output

Upaya lainnya adalah Pemda melakukan Review atas Pelaksanaan Anggaran (RPA). RPA merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas.

Penulis

Juanda - ASN Kanwil DJPB Prop. Gorontalo

Index Berita